LIMITATION OF NOTIFICATION LETTER FOR THE COMMENCEMENT OF INVESTIGATION AS A REACTUALIZATION OF HUMAN RIGHTS IN PRE-PROSECUTION
Main Article Content
Abstract
An investigation is conducted to obtain evidence and determine the suspect of a criminal offence, where the criminal justice system places investigation at the initial stage and then continues to prosecute, examine in court, and execute. Investigations before prosecution first pass through pre-prosecution, a stage of assessment by the prosecutor of the investigation file. Problems in pre-prosecution in Indonesia are not only that the file undergoes an almost unlimited review, but also that the investigation file is sent several times through the Notification Letter for the Commencement of Investigation (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan - SPDP). This article is legal research that reviews two issues, namely the impact of multiple SPDP issuances on the progress of pre-prosecution and the relevance of SPDP restrictions as a protection of human rights. The data used included regulations, criminal case files, and references. This article reveals that SPDP in practice is sent several times to the prosecutor so that the operation of the criminal justice system reaches a point of legal uncertainty that is detrimental to all parties, such as the increasingly tense competition between prosecutors and the police and the unclear case for the reporter who is the victim and suspect. In the future, the SPDP needs to be revised as part of the Draft New Criminal Procedure Code currently being discussed between the Government and the House of Representatives. The SPDP should only be issued once for the same case and suspect, to respect and protect human rights and strengthen human values in the development of criminal procedure law in Indonesia.
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
References
Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia (Jakarta: Sapta Artha Jaya, 1996).
Eddy OS Hiariej, Teori dan Hukum Pembuktian (Jakarta: Erlangga, 2012).
Editor: Muladi, Hak Asasi Manusia Muladi, “Hakekat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat” (Bandung: Refika Aditama, 2005).
Effendi, A Masyhur, Perkembangan dimensi hak asasi manusia (HAM) & proses dinamika penyusunan hukum hak asasi manusia (Hakham) (Ghalia Indonesia, 2005).
El-Muhtaj, Majda, Hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia (Prenada Media, 2017).
Hadjon, Philipus M, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987).
Hamzah, Andi, Hukum Pidana Indonesia, 2d ed, Tarmizi, ed (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).
Harahap, M Yahya, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
Harahap, M Yahya, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I (Jakarta: Pustaka Kartini, 1985).
Ichsan Zikry et al, Zotero, Prapenuntutan Sekarang, Ratusan Ribu Perkara Disimpan, Puluhan Ribu Perkara Hilang: Penelitian Pelaksanaan Mekanisme Prapenuntutan Di Indonesia Sepanjang Tahun 2012-2014 (Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Jakarta - MaPPI FHUI, 2016).
Konstitusi, Mahkamah, Putusan.
Lamintang, P A F, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan pembahasan secara yuridis menurut yurisprudensi dan ilmu pengetahuan hukum pidana (Bandung: Sinar Baru, 1984).
Marzuki, Peter Mahmud, Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).
Ramadhan, Topo Santoso & Choky Risda, Prapenuntutan dan Perkembangannya di Indonesia (Jakarta: Rajawali Press, 2022).
Reksodiputro, Mardjono, Sistem Peradilan Pidana (Rajawali Press, 2020).
Salam, Moch Faisal, Hukum Acara Pidana dalam teori & praktek (Bandung: Mandar Maju, 2001).
Susanto, Anthon F, Wajah peradilan kita: konstruksi sosial tentang penyimpangan, mekanisme kontrol, dan akuntabilitas peradilan pidana, (Bandung: Refika Aditama, 2004).
Suteki, Rekonstruksi Politik Hukum Hak Atas Air Pro-Rakyat (Semarang: Surya Pena Gemilang Publishing, 2010).
Teguh Prasetyo, Hukum Pidana (Jakarta: Rajawali Press, 2010).
Achmad Faishal, “Akar Masalah Deforestasi di Indonesia (Dari Turbulensi Aturan Hukum Ke Perbaikan Hukum)” (2022) 4:1 Banua Law Review.
Chaitidou, Eleni, “The amendments to the regulations of the court: Laying the groundwork for investigating the crime of aggression” (2019) Journal of International Criminal Justice.
Christianto, Hwian, “Arti Penting Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015” (2019) 16:1 Jurnal Konstitusi 170.
Fahmi, Ilhamdi Putra & Khairul, “Karakteristik Ne Bis In Idem dan Unsurnya dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi” (2021) 18:2 Jurnal Konstitusi.
Gede Widhiana Suarda, I, Moch Marsa Taufiqurrohman & Zaki Priambudi, “Limiting The Legality Of Determining Suspects In Indonesia Pre-Trial System” (2021) Indonesia Law Review.
Giraldo, Muhammad Alfath, “Kedudukan Penyidik Dalam Prapenuntutan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)” (2020) 9:4 Lex Crimen.
Gunarto, Marcus Priyo, “Faktor Historis, Sosiologis, Politis, dan Yuridis Dalam Penyusunan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana” (2013) Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
H Ediwarman, “Perlindungan HAM Dalam Proses Peradilan (the Human Rights Protection in the Process of Justice)” (2000) 1:1 Indonesian Journal of Criminology.
Hasibuan, Edi Saputra, “Mengenal Proses Hukum Dalam Kepolisian” (2020) 5:2 Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum.
Ismayawati, Any, “Pendekatan dan politik hukumdalam pembangunan hukum pidana di indonesia” (2021) 12 Yudisia: Jurnal pemikiran hukum dan hukum islam.
Jimly Asshiddiqie, “Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia” in (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).
Lestari, Ridwan Arifin & Lilis Eka, “Penegakan dan Perlindungan Hak Asasi manusia di Indonesia dalam konteks implementasi sila kemanusiaan yang adil dan beradab” (2019) 5:2 Jurnal Komunikasi Hukum.
Lev, Daniel S, “Hukum Dan Politik Di Indonesi” in (Jakarta: LP3ES, 1990).
Meilanny Budiarti Santoso, “LGBT dalam Perspektif Hak Asasi Manusia” (2016) 6:2 Share: Social Work Journal.
Nabilah Thasia Kamba, Dinda Putri Anindya & Indah Fermatasari, “Urgensi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-VIII/2015” (2021) 3:2 LEX SUPREMA: Jurnal Ilmu hukum.
Nugraha, Angga, “Koordinasi Kepolisian Dan Kejaksaan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pada Tahap Prapenuntutan (Studi Di Wilayah Hukum Pengadilan Sleman)” (2014).
Nur Kholis, “Asas Non Diskriminasi Dalam Contempt Of Court” (2018) 26:2 Legality: Jurnal Ilmiah Hukum.
Safari, Arfin Bin Ibrahim Fasini & Agung Tri, “Analisis Peranan Tugas Petugas Administrasi Penyidikan Tindak Pidana Kepabeanan Dan Cukai” (2020) 13:1 Jurnal BPPK.
Sanger, Kezia Z E, “Asas Hukum Penerbitan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Dalam Proses Penyidikan” (2019) 8:11 LEX CRIMEN.
Setiyono, Ryanto Ulil Anshar & Joko, “Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila” (2020) 2:3 urnal Pembangunan Hukum Indonesia.
Shestak, Victor A, Vladimir V Dubrovin & Zoya I Ilyicheva, “Models of the pre-procedural level of investigation of economic crimes: Spanish experience” (2020) Russian journal of criminology.
Wiby Eka Santoso & Muhammad Rustamaji, “Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan Dalam Telaah Kekosongan Hukum Prapenuntutan” 9:1 Verstek.
Hariz Azhar, “Equality Before the Law dalam Sistem Peradilan di Indonesia”, (2018), online: Lokataru Foundation.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Decision No. 130/PUU-XIII/2015: Testing the Criminal Procedure Code against the Indonesian Constitution”, (2017), online: <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Putusan&id=1&kat=3&cari=Choky+Risda+Ramadhan>.
———, “Penyidik Wajib Sampaikan SPDP pada Terlapor dan Korban”, (2017), online: <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=13536%3E>.
Norman Edwin Elnizar, “SPDP Terbit Tak Berarti Sudah Ada Tersangka”, online: Hukum Online.
Nusation Anwar, “Fenomena ‘Dunning-Kruger Effect’ dalam Birokrasi Pemerintahan”, online: Kementerian Sosial Republik Indonesia.
Rahardyan, Aziz, “Inilah Dokumen Penyidikan Polri yang Amburadul & Rawan Maladministrasi”, (2022), online: Ombudsman.
“Kejati Kembalikan Lagi Berkas Perkara Jessica untuk Kali Keempat”, online: Kompas.
“Mempertanyakan Penerbitan Sprindik Berulang Kali”, online: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.